Pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Ibu Lili Evelin, S.H., M.H, dan Kepala Rutan Kelas II B Padang Panjang Bapak Rudi Kristiawan, A.Md. IP., S.H., M.M., menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Penanganan Overstaying Tahanan di Rutan Kelas II B Padang Panjang.
Pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, Ketua Tim Zona Intergritas (ZI) PN Padang Panjang Ibu Lili Evelin, S.H., M.H., beserta Koordinator Teknikal Ibu Yusrita, S.H., Koordinator Operasional Bapak Suikhasan Arselan, S.E., S.H., dan Para Koordinator Area Ibu Fadila Kurnia Putri, S.H., Ibu Gustia Wulandari, S.H., Ibu Sartika Dewi Hapsari, S.H., Bapak Prama Widianugraha, S.H., telah mengikuti Entry Meeting Evaluation PMP ZI menuju WBK secara daring yang diadakan oleh Badan Pengawasan MA RI.
Rangkaian acara tersebut terdiri dari pemaparan mengenai waktu pelaksanaan Desk Evaluation, pelaksana kegiatan Desk Evaluation yang terbagi dalam 3 (tiga) tim, teknik Desk Evaluation dan diakhiri dengan sesi tanya jawab.
Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dibawah pengawasan dan arahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Ibu Lili Evelin, S.H., M.H., selaku Koordinator Pengawasan bahwa tidak boleh/dilarang pungutan liar (pungli) atau suap dalam pinjam pakai barang bukti. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Panmud Pidana Ibu Desmawati, S.H., menyerahkan pinjam pakai barang bukti berupa sepeda motor kepada Pemohon, yang didampingi oleh Hakim Pengawas Kepaniteraan Pidana Bapak Prama Widianugraha, S.H., Panitera Ibu Yusrita, S.H., dan Penasihat Hukum Ibu Alkasiah, S.H.
Pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, Atasan Pejabat Pengelola Meja PTSP Pengadilan Negeri Padang Panjang Ibu Lili Evelin, S.H., M.H melaksanakan briefing/pembinaan kepada Para Petugas PTSP, Para Petugas PTSP Cadangan, Para Penanggungjawab Pelaksana PTSP dan Para Pejabat Pengelola PTSP serta didampingi Hakim Pengawas PTSP Ibu Fadilla Kurnia Putri, S.H.
Pengadilan Negeri Padang Panjang bertekad dan semangat mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
JDIH Mahkamah Agung memuat kumpulan dokumen elektronik salinan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kebijakan yang berlaku
…
